Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menetapkan kebijakan baru pada tahun 2026 yang mewajibkan satuan pendidikan menerapkan sistem pembelajaran berbasis proyek atau Project-Based Learning (PBL) sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kolaborasi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan sistem ini, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam bentuk proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam pernyataan resmi pada April 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan langkah penting dalam menyiapkan generasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi.

Ia menegaskan bahwa proses pembelajaran harus bergerak dari sekadar menghafal menuju kegiatan yang menekankan pada berpikir kritis, berkreasi, serta kemampuan menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan.

Implementasi kebijakan ini mencakup berbagai perubahan dalam sistem pembelajaran di sekolah, seperti integrasi proyek dalam setiap mata pelajaran, penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga proses, peningkatan kolaborasi antar siswa dalam menyelesaikan tugas proyek, serta penguatan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran.

Selain itu, sekolah juga didorong untuk menyesuaikan kurikulum agar lebih fleksibel dan mendukung pembelajaran aktif di kelas. Dengan penerapan sistem ini, pemerintah berharap siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja serta perkembangan teknologi di masa depan.

Sumber:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kebijakan Pendidikan 2026)