Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia resmi memperkuat implementasi Gerakan Nasional Anti-Bullying di seluruh satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari tindakan perundungan, sehingga seluruh peserta didik dapat belajar dengan nyaman tanpa rasa takut.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan karakter peserta didik yang juga melibatkan kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melakukan pengawasan serta penanganan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan anak di satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.

Dalam pernyataan resmi pada April 2026, Kemendikdasmen menegaskan bahwa kasus perundungan di sekolah harus ditangani secara serius melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga preventif dan edukatif. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada siswa yang merasa takut untuk datang ke sekolah karena lingkungan belajar harus mampu mendukung tumbuhnya karakter yang sehat, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan.

Sebagai bagian dari implementasi program ini, pemerintah mendorong berbagai langkah strategis di sekolah, seperti pembentukan tim pencegahan kekerasan, penguatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, pelatihan guru untuk mendeteksi dini kasus perundungan, serta penyediaan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan bantuan.

Dengan adanya penguatan program ini, pemerintah berharap angka perundungan di lingkungan sekolah dapat terus menurun secara signifikan, sekaligus membentuk budaya sekolah yang lebih sehat, aman, dan saling menghormati di seluruh Indonesia.

Sumber:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kebijakan 2026)
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Program Perlindungan Anak di Sekolah)